JAMBI – DPRD Provinsi Jambi bentuk panitia khusus (pansus) Tanjung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) upaya optimalisasi pembangunan daerah melalui alokasi dana perusahaan di tengah keterbatasan anggaran yang terjadi di Jambi.
“Harapannya bisa terkumpul, APBD kita yang hari ini sangat minim bisa terbantukan. Sehingga beban APBD berkurang,” kata Wakil Ketua II DPRD Provinsi Jambi, Samsul Riduan di Jambi, Sabtu, (22/11).
Menurut dia, pansus tersebut bertujuan untuk menyerap dana tanggung jawab sosial perusahaan lebih maksimal, sehingga memiliki dampak langsung terhadap program pembangunan daerah sekaligus mengurangi beban belanja daerah Provinsi Jambi.
Mengingat sejauh ini penyerapan dana tersebut belum maksimal, untuk itu perlu aturan main lebih mendalam agar partisipasi perusahaan dalam mendukung pembangunan lebih jelas dan terarah, demi kesejahteraan masyarakat secara luas.
Politisi PDI Perjuangan itu menilai, pengolahan dana TJSL perlu di kelola secara bijak dengan melibatkan pihak berkompeten agar arah pembangunan bisa berjalan seusai dengan rencana pembangunan daerah. Menyasar di sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.
“Tapi kemarin setelah rapat, kita lihat, kita koreksi ternyata forumnya belum berjalan dengan baik. Maka menjadi koreksi bagi kami untuk kedepan, harus dilakukan oleh orang-orang yang berkompeten,” jelas dia.
Untuk itu, Samsul mendorong semua pihak melakukan koreksi, pengawasan serta pembinaan perusahaan dan forum Corporate Social Responsibility (CSR) lebih aktif melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang belum berkontribusi terhadap pembangunan daerah melalui tanggung jawab sosial perusahaan.
“Ya sama-sama koreksi, DPRD tingkatkan fungsi pengawasan dan political will untuk itu, eksekutif juga harus melakukan pengawasan dan pembinaan dalam perusahaan maupun forum CSR harus lebih aktif lagi,” tegas Samsul.(**)
Discussion about this post