Dewan Gelar Rapat Paripurna Penyerahan LHP Atas LKPD Provinsi Jambi TA 2022

KUNTALA.ID, JAMBI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi mengelar rapat paripurna dalam rangka penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto, didampingi Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Faizal Riza, Pinto Jayanegara, Burhanuddin Mahir serta dihadiri Anggota DPRD Provinsi Jambi.Rapat paripurna dihadir Gubernur Jambi, wakil Gubernur Jambi serta Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI, Slamet Kurniawan.

Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto mengapresiasi Gubernur Jambi dan jajarannya atas perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022. Ini adalah WTP yang kesebelas kalinya diterima oleh Pemprov Jambi.

Baca Juga : Atasi Persoalan PPDB, Edi Purwanto Dorong Pemprov Tambah Ruang Belajar

Namun, Edi juga meminta agar Gubernur dan OPD di lingkup provinsi Jambi terus melakukan evaluasi kinerja dan melakukan perbaikan khususnya pada temuan-temuan yang berulang dan belum ditindaklanjuti.

“Opini WTP kan sebenarnya kewajiban, karena terkait kewajaran penyajian laporan keuangan, lebih dalam dari itu saya harap Gubernur dan OPD fokus pada temuan, kenapa bisa terjadi, khususnya temuan yang berulang, apa tindak lanjutnya?,” ucap Edi di ruang kerjanya usai memimpin Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi TA 2022, Selasa (23/5/2023).

Selanjutnya, Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi ini meminta kepada Gubernur dan jajarannya untuk segera menyusun jawaban untuk BPK yang berupa rencana aksi tindak lanjut atas rekomendasi LHP.

“Seperti disampaikan pihak BPK tadi, pak Slamet (saat paripurna, red) sampai semester II tahun 2022, masih ada 354 rekomendasi yang belum ditindaklanjuti, dan 634 rekomendasi yang tindak lanjutnya belum sesuai, ini kenapa? Apa kendalanya?,” tanya Edi.

Untuk mendalami rencana aksi tindak lanjut terhadap rekomendasi BPK, Edi menyampaikan bahwa DPRD akan segera membahasnya dengan OPD terkait.

“Insya Allah besok siang (hari ini,red) kita akan rapat dengan pihak pemrov dan OPD terkait,” ujarnya. (Has/Adv).