KUNTALA.ID, JAMBI – Anggota DPRD Provinsi Jambi Khafid Moein Soroti Pemprov Jambi Tindaklanjuti Pansus Konflik Lahan DPRD Jambi. Khafid Moein sebut sampai saat ini Dewan belum mendapat laporan apapun baik secara tertuli dan lisan.
“Namun kami belum mendapat laporan apapun baik secara tertulis dan lisan dari Pemprov Jambi,” ujarnya.
Dikatankan Khafid Moein Pansus Konflik Lahan DPRD Provinsi Jambi sejak 2021 lalu merekomendasikan 107 laporan konflik lahan ke pemerintah provinsi untuk ditindaklanjuti.
Khafid Moein menambahkan dari jumlah tersebut hampir 80 % persoalan konflik lahan terhadap sektor kehutanan dan perkebunan. Menurutnya, pansus konflik lahan telah bekerja siang dan malam selama 3 bulan dalam upaya mencari solusi penyelesaian konflik lahan di Provinsi Jambi yang akhirnya dituangkan rekomendasi DPRD Provinsi Jambi.
“Kami menilai Pemprov Jambi dalam hal ini OPD terkait belum melakukan apa-apa dalam menindaklanjuti rekomendasi pansus konflik lahan DPRD provinsi Jambi,” tegasnya.
Sementara itu Kepala Kesbangpol Provinsi Jambi Apani Saharudin mengatakan jelang Pemilu 2024 Februari lalu Pemprov Jambi mendorong para bupati dan walikota untuk memfasilitasi konflik sosial lahan yang ada di daerahnya masing-masing.
Lantaran, Konflik sosial ini akan berdampak terhadap kelancaran jalanya tahapan Pemilu 2024 serentak dan Pilkada serentak November mendatang. Untuk itu agar ada percepatan penyelesaiannya.
“Dari laporan beberapa bupati pada pertemuan dengan kita mereka melaporkan bahwa sekarang ini sedang berjalan proses penyelesaian konflik itu,” ujar Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jambi Apani Saharuddin.
Kata Apani, jika Tim Terpadu kabupaten dan kota tidak mampu, atau sudah sulit atau pun sudah menemukan titik buntu untuk penyelesaiannya silahkan dilaporkan ke Tim Terpadu Provinsi.
“Mekanismenya seperti itu jadi Timdu Provinsi baru bisa ambil sikap untuk bagaimana menyelesaikan dan mencari solusi konflik lahan itu,” sebutnya. (**).
Discussion about this post