KUNTALA.ID, JAMBI – Gubernur Jambi Al Haris melaporkan kondisi pertanahan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI, Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto, diantaranya yaitu Bebas Lahan Komplek Candi Muaro Jambi, Bebas Lahan Tol Jambi-Betung dan Tol Jambi-Rengat, dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Provinsi Jambi.
Laporan ini disampaikan Gubernur pada saat kunjungan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam agenda penyerahan Sertifikat Hak Pakai Instansi, Program Strategis Nasional, Wakaf dan Rumah Ibadah, Kamsi (24/08/2023) di Kawasan Candi Kedaton Komplek Candi Muaro Jambi, Kabupaten Muaro Jambi.
“Terima kasih dan apresiasi saya sampaikan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang memberikan sertifikat Program Strategis Nasional (PSN) di Provinsi Jambi, baik sertifikat tanah untuk Kawanan Cagar Budaya Nasional (KCBN) Candi Muaro Jambi dan sertifikat tanah untuk jalan tol, sertifikat wakaf untuk rumah ibadah, dan sertifikat tanah masyarakat, sebagai upaya akselerasi/percepatan realisasi Program Strategis Nasional di Provinsi Jambi, serta percepatan pemberian sertifikat tanah kepada masyarakat,” ujar Al Haris.
Baca juga : Gubernur Al Haris Hadiri Harkopnas Ke-76 Tingkat Provinsi Jambi
Mantan Bupati Merangin itu mengatakan, lahan Komplek Candi Muaro Jambi telah diurus oleh BPN Muaro Jambi dengan 130 hektar lahan yang telah dibebaskan.
“Terima kasih banyak Pak Menteri bahwa lahan Candi ini kemarin sudah diurus oleh BPN Muaro Jambi hampir 130 hektar sudah kita bebaskan dengan APBN 2022. Kemudian pada tahun anggaran 2023/2024 ini insya Allah nambah lagi Pak, dan sudah disepakati Bapak Menteri Pendidikan kemarin ada sekitar Rp. 850 Milyar pak untuk Candi kita,” Kata Al Haris.
Kemudian orang nomor satu di Provinsi Jambi ini juga melaporkan bahwa progres Tol Jambi-Betung tidak ada kendala, hanya saja ada penambahan lahan 4,5 hektar untuk exit tol. Kemudian progres Tol Jambi-Rengat lahannya sudah clear dan sudah diukur, hanya saja pihak manajemen aset negara belum bisa membayar uang ganti rugi.
“Sementara untuk PTSL yang sudah lengkap itu Kota Sungai Penuh, selanjutnya Kota Jambi. Kedepan kabupaten/kota yang lain segera menyusul. Kemudian kami ada sedikit permasalahan dilapangan terkait konflik lahan. Insya Allah kami akan terus mediasi bersama ketua DPR supaya cepat selesai permasalahan ini,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI, Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto dalam sambutannya mengatakan, Kota Sungai Penuh dalam waktu dekat akan dideklarasikan menjadi Kota Lengkap dengan catatan akan diverifikasi terlebih dahulu supaya kedepan tidak ada lagi permasalahan-permasalahan saling mencaplok, tidak akan ada sengketa dan semuanya sudah terdaftar serta bisa dibungkus secara elektronik antara data fisik dan data yuridisnya itu bisa akurat.
Menteri Hadi Tjahjanto juga menyampaikan, mengenai Panen Raya dengan maksud yaitu menyerahkan sertifikat sebanyak 13.366 sertifikat di Provinsi Jambi, dimana target Provinsi Jambi yaitu berjumlah 2,5 Juta sertifikat. Saat ini yang sudah terdaftar berjumlah 1,8 juta, hanya kurang 700 ribu sertifikat.
“Saya sudah sampaikan kepada Kepala Kanwil BPN Provinsi Jambi harus bekerja keras, untuk rakyat kita harus bekerja Spartan habis-habisan, kita tidak lagi lari sprint, tapi kita lari marathon untuk menyelesaikan permasalahan rakyat,” kata Menteri ATR/BPN RI.
Sementara itu juga sebelumnya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian ATR/BPN Provinsi Jambi Agustin Iterson Samosir melaporkan, penyerahan sertifikat ini terdiri dari 368 sertifikat hak pakai instansi, dimana ada 18 sertifikat Candi Muaro Jambi. Sertifikat Wakaf sebanyak 480 diseluruh kabupaten/kota, Sertifikat Redis sebanyak 2 ribu sertifikat, Sertifikat Lintas Sektor sebanyak 500 sertifikat yang terdiri dari UKM Budidaya Ikan dan Nelayan tangkap di 8 kabupaten/kota dan yang terakhir ada 10 ribu sertifikat PTSL di 11 kabupaten/kota. (Diskominfo/Adv)
Discussion about this post