JAKARTA – Perusahaan lain diminta mencontoh PT National Sago Prima (NSP) yang telah membayar ganti rugi materiil sebesar Rp160 miliar dari total ganti kerugian sebesar Rp319.168.422.500 atas kerugian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang terjadi di lokasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHH-BK) dengan jenis tanaman sagu.
“KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) konsisten dan terus kejar pelaku Karhutla. Pembayaran awal ganti rugi lingkungan oleh PT NSP patut ditiru perusahaan lainnya yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap. Pelaku Karhutla dapat dikenakan sanksi administratif termasuk penghentian dan pencabutan izin, gugatan perdata ganti rugi serta pidana penjara dan denda,” kata Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Dijen Gakkum LHK), Rasio Ridho Sani, dalam keterangannya seperti dikutip pada Selasa (16/7/2024).
Menurut Dirjen Rasio, pembayaran ganti rugi ini menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung Nomor 808PK/Pdt/2020 Jo. putusan Mahkamah Agung Nomor telah 3067K/Pdt/2018 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).
Pembayaran ganti rugi Karhutla yang telah dibayarkan PT NSP sebesar Rp160 Milyar merupakan pembayaran awal dan pelunasan pembayaran ganti rugi selanjutnya akan dilakukan pada paling lambat pada 18 Desember 2024.
“Pembayaran ganti kerugian yang dilakukan oleh PT. NSP menunjukkan bahwa komitmen KLHK untuk menghentikan Karhutla dan mengembalikan kerugian lingkungan hidup (negara) serta memulihkan lingkungan hidup yang rusak akibat Karhutla di areal IUPHH-BK milik PT NSP seluas kurang lebih 3.000 hektare (ha) tidak berhenti dan konsisten,” tegasnya.
Dirjen Rasio mengatakan, tindakan tegas terkait Karhutla harus menjadi perhatian bagi semua pihak.
Pihaknya akan menggunakan semua instrumen hukum baik penghentian kegiatan, sanksi administratif termasuk pencabutan izin, penegakan hukum pidana dan gugatan perdata agar ada efek jera dan mengembalikan kerugian lingkungan dan negara.
“Kami akan terus mengejar pelaku atau penanggung jawab usaha/kegiatan terkait karhutla, termasuk mendorong percepatan eksekusi putusan pengadilan terkait gugatan perdata,” tegas Rasio Sani.
Dia mengapresiasi pembayaran ganti rugi lingkungan Karhutla oleh PT NSP lebih dari 50 persen dan meminta agar perusahaan tersebut segera melunasi kewajiban pembayaran ganti rugi paling lambat 18 Desember 2024.
Di sisi lain Rasio Sani juga mengingatkan bahwa Gakkum LHK akan terus mendorong proses eksekusi putusan yang menjadi kewenangan Ketua Pengadilan Negeri (PN) untuk mendukung percepatan eksekusi putusan gugatan Karhutla yang sudah berkekuatan hukum tetap lainnya.
“Kami saat ini sedang menyiapkan langkah-langkah untuk penyitaan aset tergugat,” kata Dirjen Rasio.
Pelaksana tugas (Plt). Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup sekaligus Kuasa Hukum Menteri LHK, Turyawan Ardi, menambahkan, pihaknya akan mengawal proses pemulihan lingkungan hidup terhadap lahan bekas terbakar yang dilakukan secara mandiri oleh PT NSP sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
Dia jumenambahkan bahwa saat ini KLHK telah menggugat 25 perusahaan, dimana 18 perusahaan diantaranya telah berkekuatan hukum tetap dengan total nilai putusan sebesar Rp6.108.742.935.149.
10 perusahaan tergugat dalam proses eksekusi, dengan nilai gugatan kerugian dan pemulihan lingkungan sebesar Rp3.796.339.239.900 dan delapan perusahaan persiapan eksekusi dengan nilai sebesar Rp2.312.403.695.249.
“Sebagaimana selalu diingatkan Dirjen Gakkum KLHK, Rasio Ridho Sani, kami tidak akan berhenti menindak pelaku karhutla termasuk menuntaskan eksekusi putusan yang sudah inkrach agar ada efek jera,” pungkas Turyawan Ardi. (***).
Infopublik.id
Discussion about this post