KUNTALA.ID, JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI Ihsan Yunus menanggapi rencana alokasi anggaran sebesar Rp45,98 Miliar untuk pemenuhan kebutuhan operasional penyuluh dalam penyediaan paket pulsa. Ia meminta penjelasan detail mekanisme Kementerian Pertanian dalam menyalurkan pulsa bagi penyuluh tersebut.
“Tolong dilihat dan betul-betul diperhatikan permasalahan pulsa ini, karena bisa menjadi fitnah di antara kita. Tadi sudah ditanyakan berapa banyak yang dapat? terus apakah itu tenaga harian lepas dan seterusnya? itu kembali akan kami pertanyakan kembali sampai detail, saya rasa Komisi IV baru bisa menyetujui tambahan ini,” ujarnya dalam RDP Komisi IV dengan Kementerian Pertanian di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (4/9/2023).
Baca juga : Menaker: Banyak Pekerja Indonesia Yang Belum Terlindungi
Lanjutnya, Ihsan mengungkapkan dirinya sesungguhnya mendukung adanya program paket pulsa bagi penyuluh tersebut. Karena, menurutnya, memang selama ini ketika turun ke dapil masing-masing, para anggota Komisi IV sering menerima keluhan dari para penyuluh terkait kesejahteraan. Padahal para penyuluh tersebut adalah ujung tombak dari program-program yang telah dibuat oleh Kementerian Pertanian selama ini.
“Nah pertanyaan saya kemudian, tadi Pak Ketua Pak Sudin juga minta tolong dicek apakah di tempat kami masing-masing sudah turun yang per bulan Juli Rp50.000? Nah mekanismenya menurut saya agak lucu, Pak. Jadi turunnya itu ditransfer ke rekening Rp50.000 dengan menyertakan bukti pembelian pulsa. Ini apakah ini memang seperti ini?” tanyanya.
Mekanisme transfer melalui rekening tersebut menurut Politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut agak menyulitkan. Menurutnya akan lebih efektif apabila pulsa yang diberikan langsung ditransfer kepada nomor para penyuluh. Apabila ingin berbentuk uang, lebih baik uang tunai dan diubah sebagai biaya operasional di lapangan.
“Karena ini takutnya kedepannya kalau nanti jumlahnya sedikit mungkin tidak masalah, tapi kalau nanti jumlahnya bertambah pulsa nambah lagi 100, 150 ribu, 200 ribu. Nanti ada kecenderungan Pak untuk dipermainkan di lapangan, di (masyarakat) bawah ini. Karena kan Bapak setelah ini harus monitoring. Ini beli pulsanya di mana? Valid enggak kuitansinya dan seterusnya,” pungksanya.
Senada dengan Ihsan, Ketua Komisi IV DPR RI Sudin juga menyatakan dirinya telah mengusulkan Kementerian Pertanian agar dapat bekerja sama dengan provider untuk program pemenuhan kebutuhan operasional penyuluh dalam penyediaan paket pulsa. “Saya ngomong gini itu hal yang paling gampang, tinggal kerja sama dengan provider. maunya apa operatornya? langsung kan sudah saya katakan langsung isikan pulsa ke nomor penyuluh. Kalau nomor handphone penyuluh (Kementan) enggak punya ya sudah bubar saja,” tegasnya. (dpr.go.id)
Discussion about this post