JAMBI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi bergerak cepat menyikapi krisis yang melanda Bank Jambi pasca-serangan siber. Selain fokus pada persoalan perbankan, DPRD juga menginisiasi pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk percepatan pembangunan jalan khusus batubara.
Ketua DPRD Provinsi Jambi, Hafiz Fattah, menyatakan bahwa pimpinan dewan saat ini tengah menunggu usulan nama-nama dari setiap fraksi untuk mengisi komposisi Pansus tersebut
“Kami DPRD akan membentuk pansus. Saat ini kami pimpinan masih menunggu usulan masing-masing fraksi,” Kata Hafiz Fattah, Dilansir Jamberita.com, Kamis (08/4/).
Setelah usulan fraksi terkumpul, DPRD akan segera menggelar rapat paripurna untuk pengesahan. Pansus ini nantinya memiliki kewenangan penuh untuk melakukan pendalaman materi, termasuk mengeluarkan rekomendasi strategis berdasarkan hasil kesepakatan tim.”Terkait rekomendasi, apapun nanti silahkan sampaikan sesuai kesepakatan forum,” jelasnya.
Hafiz secara terbuka menyayangkan sikap jajaran Direksi Bank Jambi. Ia menilai pernyataan pihak bank selama ini sering kali kontradiktif dan tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Terutama terkait dampak serangan siber yang dilaporkan mengakibatkan kerugian dana nasabah mencapai Rp143 miliar.
Meski pihak bank mengklaim dana nasabah telah dikembalikan, Hafiz menyoroti layanan perbankan yang hingga kini masih lumpuh dan jauh dari kata optimal. “Nyatanya sampai sekarang masih bermasalah. Janjinya mobile banking selesai paling lambat beberapa hari setelah Lebaran, tapi sampai hari ini masih belum bisa diakses,” tegas politisi muda tersebut.
Hafiz mengaku menyaksikan sendiri antrean panjang nasabah di kantor-kantor cabang yang kesulitan menarik dana mereka secara konvensional akibat belum pulihnya sistem digital. Kritik tajam Hafiz juga mengarah pada kapabilitas manajemen dalam menangani krisis.
Menurutnya, gangguan sistem pada perbankan adalah hal yang lumrah, namun durasi pemulihan Bank Jambi dinilai terlalu lama dibandingkan bank lain.”Kenapa Bank Jambi tidak bisa (cepat pulih)? Artinya memang jajaran direksi perlu dievaluasi,” bebernya.
Pansus ini diharapkan mampu mendorong transparansi penuh, termasuk mendesak hasil audit forensik dibuka kepada publik. Hal ini krusial untuk mengetahui penyebab pasti serangan siber pada bank plat merah tersebut serta memastikan keamanan dana masyarakat di masa depan. (Ist)
Discussion about this post