JAMBI – Sebanyak 110 perwakilan perangkat desa dari lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batang Hari mendatangi Kantor DPRD Provinsi Jambi Senin (6/4/2026). Kedatangan mereka bertujuan untuk mengadukan nasib terkait tunggakan gaji yang belum dibayarkan selama berbulan-bulan.
Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang Komisi III tersebut, para perangkat desa mengungkapkan bahwa hak keuangan mereka macet terhitung sejak Oktober, November, hingga Desember 2025. Sementara untuk tahun anggaran 2026, pembayaran terpantau belum merata. “Januari ada yang dibayarkan, tapi hanya sebagian,” ungkap salah satu perwakilan perangkat desa di hadapan anggota dewan.
Sekdes Rantau Puri Yuliarni menegaskan, bahwa aksi ini murni merupakan aspirasi dari bawah demi memperjuangkan kesejahteraan perangkat desa, tanpa ada tunggangan kepentingan politik praktis. Ia menyatakan bahwa para perangkat desa sudah siap menanggung risiko atas langkah yang mereka ambil.
“Kami yang hadir di sini sudah siap ketika nanti ada intervensi dari pihak-pihak terkait karena kami menggelar aksi. Ini murni dari kami untuk mencarikan solusi soal gaji,” tegas Yuliarni yang saat itu didampingi oleh kuasa hukum.
Selain persoalan gaji pokok, mereka juga menuntut pemerintah daerah segera mengaktifkan kembali layanan BPJS Kesehatan mereka yang kini berstatus nonaktif akibat iuran yang tidak disetorkan oleh Pemda.
Menanggapi keluhan tersebut, Anggota DPRD Provinsi Jambi dari Fraksi Nasdem, Sapuan Ansori, menyatakan komitmennya untuk mengawal persoalan ini hingga tuntas. Sebagai mantan Kepala Desa di Kecamatan Mersam selama dua periode, Sapuan mengaku memahami betul kesulitan yang dihadapi para perangkat desa.
“Kami akan mengawal persoalan ini. Terima kasih atas kedatangannya, semoga dari sini tidak ada masalah baru dan gaji segera dibayar,” ujar Sapuan, Dilansir Jamberita.com, Senin, (06/04).
Ketua DPRD Provinsi Jambi, Hafiz, menyambut baik kedatangan para perwakilan dari daerah pemilihannya tersebut. Ia menjanjikan langkah cepat untuk melakukan verifikasi data dan koordinasi dengan pihak eksekutif. “Kita akan memverifikasi persoalan ini, yang tentu akan segera berkoordinasi ke Pemda Batang Hari untuk mencari titik terangnya,” jelasnya.
Setelah pertemuan itupun, para perangkat Desa kembali ke Batang Hari, yang dikabarkan kembali menggelar diskusi ke DPRD Batang Hari. (Ist)
Discussion about this post